Update Daftar Lembaga Sertifikasi Profesi BNSP di Indonesia

Bagi setiap perusahaan, tidak hanya perusahaan di bidang swasta tetapi juga pemerintah, pastinya menginginkan tenaga kerja yang mumpuni. Untuk membuktikan tingkat keahlian seorang pekerja, mereka harus memiliki beberapa sertifikat resmi terkait dengan keahliannya tersebut. Salah satu lembaga yang menyediakan sertifikasi resmi untuk menunjang keahlian dari para pekerja di Indonesia saat ini, yaitu BNSP. Ada banyak daftar lembaga sertifikasi profesi yang bisa Anda jadikan sebagai wadah pelatihan bersertifikasi BNSP.

Ilustrasi: meeting para profesional
Ilustrasi: meeting para profesional

Tentang BNSP

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah dengan dasar hukum Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui Peraturan Pemerintah (PP 23 Tahun 2004) dan yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personel dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. Badan ini bekerja untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia melalui proses sertifikasi.

Bacaan Lainnya

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan pembentukan BNSP yang independen untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja, baik yang berasal dari lulusan pelatihan kerja dan/atau tenaga kerja yang telah berpengalaman. BNSP tersebut sangat diperlukan sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional. Dengan demikian, akan dapat dibangun suatu sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional yang diakui oleh semua pihak.

Keberadaan BNSP sebagaimana dimaksud di atas juga sangat penting dalam kaitannya dengan penyiapan tenaga kerja Indonesia yang kompetitif menghadapi persaingan di pasar kerja global. Di samping itu, dengan adanya BNSP akan memudahkan kerja sama dengan institusi-institusi sejenis di negara-negara lain dalam rangka membangun saling pengakuan (mutual recognition) terhadap kompetensi tenaga kerja masing-masing negara.[1]

Baca juga  Update Biaya Cetak Foto (Satuan dan Paket) Berbagai Ukuran

Jika Anda mendapatkan sertifikat resmi dari BNSP, tentunya Anda juga bisa menjadikannya sebagai salah satu dokumen pelengkap di tempat kerja Anda. BNSP dibentuk berdasarkan pengembangan paradigma baru dalam sistem penyiapan tenaga kerja agar lebih dan membuat sebuah instansi menjadi lebih berkembang pesat.

Untuk menyiapkan tenaga kerja, BNSP memiliki dua prinsip, yaitu demand driven dan Competency Based Training/CBT. Prinsip demand driven, yaitu penyiapan tenaga kerja didasarkan atas kebutuhan pengguna sertifikasi. Untuk prinsip Competency Based Training/CBT, yaitu sebagai proses diklat yang dilakukan dengan sistem pelatihan yang berbasis kompetensi.

BNSP sendiri baru memiliki sistem seperti ini pada awal tahun 2000. Ini ditandai dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan Nasional, dan Ketua Umum Kadin Indonesia. Ada juga visi dan misi dibentuknya BNSP sebagai lembaga sertifikasi ketenagakerjaan secara resmi.

Visi BNSP

Menjadi lembaga otoritas sertifikasi profesi yang independen dan terpercaya dalam menjamin kompetensi tenaga kerja di dalam maupun luar negeri.

Ilustrasi: Kantor Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Jakarta (credit: Indonews)
Ilustrasi: Kantor Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Jakarta (credit: Indonews)

Misi BNSP

  • Mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi profesi yang terpercaya.
  • Meningkatkan rekognisi dan daya saing tenaga kerja Indonesia di dalam maupun di luar negeri.
  • Membangun kerjasama saling pengakuan sertifikasi kompetensi secara internasional.

Dasar Hukum Berdirinya BNSP dan LSP

  • Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 18.
  • Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 61.
  • Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274).
  • Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata.
  • Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Kerja Nasional.
  • Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
  • PerMenakertrans No. PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri.
  • PerMenakertrans No. PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
  • PerMenakertrans No. PER-17/MEN/VI/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
  • Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-96A/MEN/VI/2004 tentang Pedoman Penyiapan dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi.
Baca juga  Update Kisaran Harga (Ongkos) Borongan Tukang Bangunan

Itulah visi dan misi dari BNSP. Pada dasarnya, BNSP sendiri juga dibentuk untuk membawahi berbagai jenis LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi). Lembaga-lembaga tersebut nantinya yang akan menjamin Anda dalam melakukan pelatihan kerja, diklat, hingga mendapatkan sertifikat hasil uji kompetensi dari BNSP.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika sebuah lembaga ingin membentuk LSP dengan sertifikasi resmi dari BNSP. LSP yang dibentuk dengan sertifikasi BNSP harus mematuhi peraturan berdasarkan BNSP yang diatur dalam peraturan badan nasional sertifikasi nomor 2/BNSP/III/2014. Masyarakat yang ingin membentuk LSP berdasarkan BNSP, juga harus menyiapkan beberapa hal seperti berikut.

Aspek yang Dibutuhkan dalam BNSP

  • Perumus standar kompetensi.
  • Verifikator standar kompetensi.
  • Penyusun Dokumen Persyaratan, Mutu LSP.
  • Auditor SMM (auditor kelembagaan LSP).
  • Pengelola dan Pengembang IT.
  • Asesor lisensi.
  • Asesor kompetensi.
  • Master Asesor kompetensi.
  • Pengembang skema sertifikasi.
  • Verifikator skema.

Dalam hal tersebut, ada banyak daftar Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sudah memenuhi syarat BNSP dengan menyediakan -persyaratan di atas. Lembaga-lembaga ini juga telah diakui pemerintah, menjadi sebuah wadah yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan sertifikat berlabel BNSP.

Ilustrasi: lembar sertifikat (sumber: cio.com)
Ilustrasi: lembar sertifikat (sumber: cio.com)

Daftar Lembaga Sertifikasi Profesi BNSP

Nama LSP Nomor Lisensi Alamat dan Telepon
LSP ABI (Alat Berat Indonesia) BNSP-LSP-101-ID Gedung Corporate University United Tractors Lantai 1, Jl. Raya Km. 22, Cakung Jakarta Timur- 13910, Indonesia

Telp. 081554254076

LSP PAMA BNSP-LSP-100-ID Gedung Pama 4 Lt.1 Jl. Rawa Gelam 1 No.9 Kawasan Industri Pulogadung

Telp. (021)4602015

LSP Putra Perkasa Abadi BNSP-LSP-1549-ID Jl. Gerbang Dayaku RT.16 No.28 Kel. Jembayan, Kec. Loa kulu Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

Telp. 0811583425

Certification Institution of National Instructure and Training Officer Profession (LSP PELATINAS) BNSP-LSP-455-ID Jl.Mandar Bintaro Utama Blok DD No.71 (Manguni Futsal) Sektor 3A, Bintaro Jaya 15221, Kota Tangerang Selatan, Banten

Telp. 02122735109

LSP BATUR JAYA 1 BNSP-LSP-1016-ID Jl. Besole-Stasiun Ceper, Mondokan, Klepu, Ceper, Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Telp. 0272 552625

LSP SMKN 1 KEMLAGI BNSP-LSP-686-ID Jl Pakutomo No 01 Desa Mojogebang Kecamatan Kemlagi, Mojokerto, Jawa Timur

Telp. 08113409368

LSP SMKN 1 JOGONALAN BNSP-LSP-870-ID Jl. -Solo, Tegalmas, Prawatan, Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah

Telp. (0272)322097

LSP BATUR JAYA 1 BNSP-LSP-1016-ID Jl. Besole-Stasiun Ceper, Mondokan, Klepu, Ceper, Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Klaten, Jawa Tengah

Telp. (0272)552625

LSP ADMINISTRASI PERKANTORAN NAWA WIDYA BNSP-LSP-854-ID Jl. Semolowaru no. 41-43, Surabaya, Jawa Timur

Telp. 081359160606

Itulah beberapa daftar LSP BNSP di Indonesia. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai daftar LSP BNSP lainnya, Anda bisa mengunjungi website resmi BNSP di www.bnsp.go.id/lsp.

Sebagai informasi, biaya sertifikasi kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi Administrasi Perkantoran (LSP AP) Antapani Bandung untuk uji sertifikasi kompetensi pada tahun 2020 dikenai Rp350 ribu. Sedangkan untuk uji sertifikasi kompetensi dengan pelatihan biayanya Rp1.500.000, sudah termasuk fasilitas konsumsi, seminar kit, dan bahan pelatihan (tidak termasuk penginapan/hotel).

Kemudian, untuk program sertifikasi penulis dan editor profesional tahun 2021 dan 2022 di LSP PEP (Penulis & Editor) dipatok mulai Rp750 ribu. Biaya tersebut berlaku untuk semua skema kompetensi (penulis buku non-fiksi dan editor). Pelaksanaan sertifikasi dilakukan secara daring via aplikasi Zoom.

[Update: Dian]

[1] Larasati, S. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Deepublish, hlm 236.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *