Update Peraturan dan Biaya ZNT (Zona Nilai Tanah)

Seiring perubahan waktu dari tahun ke tahun, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mulai memakai  zona nilai tanah (ZNT) menjadi acuan  jual tanah setelah rencana penghapusan nilai jual objek pajak (NJOP) yang selama ini jarang dipakai sebagai acuan dalam proses jual-beli tanah. ZNT nantinya akan diperbarui setiap tahun berdasar keputusan pemerintah dengan mempertimbangkan aksesibilitas seperti ketersediaan air, akses jalan, dan sebagainya.

Ilustrasi: peta zona nilai tanah (medium: @lutfimuhamadiqbal)

Ilustrasi: peta zona nilai tanah (medium: @lutfimuhamadiqbal)

Pada 2019 ini, terdapat beberapa perubahan. Tidak hanya pada peraturan yang ditetapkan saja mengenai ZNT, tetapi juga perubahan ZNT di seluruh Indonesia. Perubahan tersebut dirasa perlu, ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, untuk mempermudah masyarakat dalam menghitung Daftar Komponen Bangunan atau DBKB dalam proses jual beli tanah. 

Secara teknis, fungsi dan kegunaan zona nilai tanah tersebut menyajikan nilai-nilai tanah berdasar zona-zona tertentu yang didapat dari hasil survei di lapangan. Kelak, zona nilai tanah tersebut berguna dalam penentuan tarif pelayanan pertanahan berdasar PP No. 13/2010 tentang PNBP. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, berikut ini rincian biaya Zona Nilai Tanah (ZNT).

Biaya ZNT pada di Seluruh Indonesia 9

Output/ SuboutputWilayah/Zona/KategoriVolumeTarif (Rp)
Pelayanan Titik Koordinat1  Titik40.000
Informasi Bidang Tanah Prona

Sistematik Lengkap 

Kategori I

Papua, Papua Barat, Nusa

Tenggara Timur, Maluku, Maluku 

Utara

1  Bidang156.000
Informasi Bidang Tanah Prona

Sistematik Lengkap Kategori II

Sulawesi Utara, Sulawesi

Tengah, Sulawesi Tenggara,

Nusa Tenggara Barat, Kepulauan

Riau, Bangka Belitung

1  Bidang130.500
Informasi Bidang Tanah Prona

Sistematik Lengkap Kategori III

Sulawesi Barat, Sulawesi

Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo

1  Bidang106.000
Informasi Bidang Tanah Prona

Sistematik Lengkap Kategori IV

Kalimantan Selatan, Riau,

Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung

1  Bidang79.000
Informasi Bidang Tanah Prona

Sistematik Lengkap Kategori V

Banten, DKI Jakarta, Jawa

Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali

1  Bidang53.000
Informasi Bidang Tanah Prona

Sistematik Lengkap Kategori VI

Wilayah Kepulauan1  Bidang268.000
Informasi Bidang Tanah Prona

Sistematik Lengkap Kategori VII

Daerah Terpencil1  Bidang482.300
sistem, tanah, proses, jual, beli, ZNT, harga, jual, acuan, fungsi, jenis, kegunaan, biaya, prosedur, lokasi, persyaratan, data, subjek, objek, online, daftar, nomor, antrean, sertifikat, pemohon, identitas

Ilustrasi: lahan kosong dimanfaatkan untuk perkebunan

Perubahan terhadap tarif ZNT pada 2019 ini juga dipengaruhi oleh pengembangan serta pembaharuan dalam PMK Nomor 208/PMK.07/2018. Aturan baru pada PMK Nomor 208/PMK.07/2018 terhadap tarif di atas, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang telah berlaku dalam Buku Pedoman Umum Pengelolaan PBB-P2 pada tahun 2014. Beberapa aturan telah ditambahkan dan dirinci kembali untuk membantu pemerintah daerah dalam menaksir nilai yang sesuai untuk NJOP di daerahnya masing-masing dengan lebih mudah.

Hal yang ditambahkan pada PMK Nomor 208/PMK.07/2018 antara lain adalah teknik dan tata cara penilaian NJOP. Penambahan tersebut sangat penting dalam Zona Nilai Tanah dan Daftar Biaya Komponen Bangunan atau DBKB. Alasan penambahan aspek tersebut, karena perhitungan nilai NJOP dan DBKB sering mengalami kekeliruan.

Seperti yang Anda ketahui, ZNT merupakan area yang terdiri atas sekelompok objek pajak. Objek pajak tersebut memiliki satu Nilai Indikasi Rata-Rata atau NIR, yang terbatas oleh batas penguasaan dalam satuan wilayah administrasi pemerintahan daerah tanpa terikat pada batas blok. Untuk DBKB, merupakan sebuah daftar khusus yang dibuat untuk mempermudah perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya. Pendekatan biaya ini terdiri dari biaya komponen utama, biaya komponen material bangunan, serta biaya komponen fasilitas bangunan. 

  ZNT

Jika ingin mengurus Zona Nilai Tanah, ada 2 langkah yang dapat Anda lakukan. Bila lokasi tempat tinggal Anda belum melayani pengurusan ZNT berbasis online, maka Anda bisa langsung datang ke Kantor Pertanahan setempat dengan membawa berkas lengkap dan mendaftarkan diri ke bagian loket pendaftaran.

Namun, bila tempat tinggal Anda sudah menyediakan pengurusan ZNT secara online, seperti di Kota Sukabumi misalnya, maka Anda bisa mendaftarkan diri melalui ZNT WEB dengan mengisi daftar isian yang tersedia di log pendaftaran ZNT WEB secara online untuk memperoleh nomor antrean.

Dengan mendaftar secara online di ZNT WEB, maka petugas di Kantor BPN sudah bisa terlebih dahulu melihat data-data permohonan dan memudahkan petugas untuk mengolah data sebelum Anda datang untuk melakukan pendaftaran. Melalui proses secara online ini Anda dapat menunggu hasilnya jadi sekitar 30 menit setelah pendaftaran di BPN.

 ZNT

  • Data Subjek: Nama pemohon/kuasanya, nomor identitas (KTP/SIM/Paspor), pekerjaan, alamat.
  • Data Objek: Nomor sertifikat, nomor dan tanggal surat ukur, Nomor Induk Bidang (NIB), luas, letak dalam peta TM 3 (lembar & kotak contoh : 48.2-36.076-08-2 kotak : A-5).
  • Pendaftaran: Nama pemohon, nomor identitas (KTP/SIM/Paspor), tanggal lahir, pekerjaan, alamat.

Dengan adanya sistem zona, BPN berharap dapat mengurangi spekulasi terhadap harga tanah dan juga melindungi hak warga negara, terutama berkaitan dengan masalah pertanahan dan pajak bumi bangunan (PBB) yang harus dibayar dalam proses jual beli tanah. Namun, perlu diketahui bahwa tarif ZNT di atas tidak terikat dan dapat berubah sewaktu-waktu terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai ZNT.

[Update: Almas]

Baca juga  Update Rincian Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah
loading...
author
Pengamat produk dan harga komoditas. Saat ini tinggal di Kota Malang.

Leave a reply "Update Peraturan dan Biaya ZNT (Zona Nilai Tanah)"