Tarif Pajak Dividen Atas Kepemilikan Saham

No comment246 views

Selain mengumpulkan logam mulia atau emas, menanam di sebuah perusahaan merupakan salah satu bentuk yang cukup menggiurkan, terlebih jika perusahaan tersebut merupakan unit yang ternama. Namun, bagi para pemilik , ternyata nantinya juga akan dikenakan atas kepemilikan dengan tarif bervariasi, tergantung apakah dividen yang diterima merupakan objek pajak penghasilan atau bukan.

Ilustrasi: grafik investasi saham (sumber: merdeka.com)

Ilustrasi: grafik investasi saham (sumber: merdeka.com)

Dividen sendiri adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.[1][2] Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tetapi distribusi kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. Dividen juga bisa diartikan sebagai aliran kas yang dibayarkan kepada para pemegang saham.[3]

Dividen[4]

  • Cash dividend, yaitu dividen yang dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Pada umumnya, cash dividend lebih disukai oleh para pemegang saham dan lebih sering dipakai perseroan jika dibandingkan dengan jenis dividen yang lain.
  • Stock dividend, adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, bukan dalam bentuk uang tunai. Pembayaran stock dividend juga harus disarankan adanya laba atau surplus yang tersedia. Dengan adanya pembayaran dividen saham ini, maka jumlah saham yang beredar meningkat. Namun, pembayaran dividen saham ini tidak akan mengubah posisi likuiditas perusahaan karena yang dibayarkan oleh perusahaan bukan merupakan bagian dari arus kas perusahaan.
  • Property dividend, adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk barang (aktiva selain kas). Property dividend yang dibagikan ini haruslah merupakan barang yang dapat dibagi-bagi atau bagian-bagian yanghomogeny serta penyerahannya kepada pemegang saham tidak akan mengganggu kontinuitas perusahaan.
  • Scrip dividend, adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk surat (scrip) janji utang. Perseroan akan membayar sejumlah tertentu dan pada waktu tertentu, sesuai dengan yang tercantum dalam scrip tersebut. Pembayaran dalam bentuk ini akan menyebabkan perseroan mempunyai utang jangka pendek kepada pemegang scrip.
  • Liquidating dividend, adalah dividen yang dibagikan berdasarkan pengurangan modal perusahaan, bukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh perusahaan.
Baca juga  Informasi Terbaru Harga Atap Bitumen Tegola (Berbagai Tipe)

Pajak Atas Dividen

Pajak atas dividen merupakan salah satu jenis Pajak Penghasilan atau PPh. Seperti diketahui, subjek pajak penghasilan ini antara lain orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, bentuk usaha tetap, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas, perikanan, proyek konstruksi, hingga agen elektronik dan komputer.

Ilustrasi: perhitungan pajak atas deviden (sumber: ilmuhrd.com)

Ilustrasi: pajak atas (sumber: ilmuhrd.com)

Sementara, untuk objek pajak, berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (1) huruf g salah satunya adalah dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perpajakan. Dalam penjelasan Pasal 4 (1) huruf g tersebut, diterangkan pula bahwa yang termasuk pengertian dividen adalah[5]:

  • pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  • pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
  • pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
  • pembagian laba dalam bentuk saham;
  • pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
  • jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
  • pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
  • pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
  • bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
  • bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
  • pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
  • pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai perusahaan.
Baca juga  Info Lengkap Harga Album Foto 4R

Tarif Pajak Dividen[6]

Ilustrasi: pajak deviden atas kepemilikan saham

Ilustrasi: pajak deviden atas kepemilikan saham

KetentuanBesaran Tarif Pajak
Dividen sebagai Objek Pemotongan PPh Pasal 23Dipotong sebesar 15% dari jumlah bruto
Dividen sebagai Objek Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa dividen, dikenaiPPh sebesar 10% dari penghasilan bruto dan bersifat final
Dividen sebagai Objek Pemotongan PPh Pasal 26Dipotong sebesar 20% dari penghasilan bruto atau tax treaty (P3B)

Pengecualian Dividen Sebagai Objek Pajak

Dividen yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Baca juga  Info Terkini Jenis dan Harga Grill Box Speaker (Berbagai Ukuran)

Penghapusan Pajak Dividen

Menurut kabar paling baru, pemerintah berencana untuk menghapus PPh atas dividen dari dalam negeri dan luar negeri. Skemanya akan ditentukan berdasarkan objek pajak, yaitu dividen dari dalam negeri, pemerintah akan memberikan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan kepemilikan sama dengan atau lebih dari 25%, tidak dikenai PPh. Sementara, WP Badan Dalam Negeri dengan kepemilikan kurang dari 25%, dikenai PPh tarif normal, kecuali diinvestasikan di Indonesia dalam waktu tertentu.

[1]Wikipedia.Dividen.//id.wikipedia.org/wiki/Dividen. Diakses 13 Desember 2019.

[2]Warren, dkk. 2005. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat, hlm 425.

[3]Reeve, James M., dkk. 2010. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 275.

[4]Brigham, Eugene F. dan Joel F. Houston. 2006. Dasar-Dasar Manajemen Edisi 10 (terjemahan Ali Akbar Yulianto). Jakarta: Salemba Empat, hlm. 95.

[5]Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.PPh (Pajak Penghasilan), hlm. 45

[6]Ibid, hlm. 44, 76, 91

author
Sudah lama lulus dari S-1 di kampus PTN ternama. Penyuka musik dan sedikit audiophile.

Leave a reply "Tarif Pajak Dividen Atas Kepemilikan Saham"