Update Proses dan Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah dari AJB (Akta Jual Beli)

tanah merupakan penting yang menjadi dasar hukum kepemilikan tanah orang. Nah, agar tanah yang Anda miliki memiliki kekuatan hukum, baik ketika ditinggali maupun akan dijual, maka Anda sebaiknya segera mengurus sertifikat tanah jika belum memilikinya. Biaya pembuatan sertifikat tanah sendiri bervariasi, tergantung dari kepemilikan, salah satunya AJB (Akta Jual Beli), dan juga besaran BPHTB.

Tentang AJB

Sertifikat Tanah AJB (Akta Jual Beli) - satriamadangkara.com

Sertifikat Tanah AJB (Akta Jual Beli) - satriamadangkara.com

Sebelum mengetahui berapa besaran biaya pembuatan sertifikat tanah berdasarkan AJB, kita perlu mengetahui tentang AJB terlebih dahulu. AJB atau Akta Jual Beli, menurut Undang-Undang Pertanian dan Agraria, adalah proses peralihan hak dari penjual kepada pembeli yang telah dilengkapi dengan bukti-bukti. AJB ini adalah salah satu akta autentik atau asli yang menjadi dokumen bukti sah peralihan hak atas tanah dan bangunan.

Tahap pembuatan AJB sudah diatur dalam Kepala Badan Pertanahan No. 8 tahun 2012 tentang Pendaftaran Tanah. Ada beberapa syarat yang diperlukan sebelum membuat akta ini, antara lain pajak penjual berupa Pajak Penghasilan atau PPh final serta pajak pembeli berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). AJB sendiri dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yaitu PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang diangkat oleh Kepala BPN.

Untuk mengurus pembuatan AJB ini, harus dihadiri oleh penjual dan pembeli (suami istri jika sudah menikah) atau orang yang telah diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis. Selain itu, wajib dihadirkan juga minimal dua orang sebagai saksi. Akta AJB nantinya dibuat dalam dua lembar asli, satu disimpan oleh PPAT dan satu lembar lainnya diserahkan ke Kantor Pertanahan untuk keperluan Balik Nama. Setelah rampung, salinan AJB akan diberikan kepada penjual dan pembeli.

Langkah selanjutnya adalah melakukan pendaftaran peralihan hak ke kantor pertanahan setempat atau disebut juga sebagai Balik Nama Sertifikat. Pelaksanaan Balik Nama ini diiringi oleh pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang nilainya seperseribu (per-mille) dari nilai peralihan ditambah Rp50.000 (PNBP = 1 (0/00) x Nilai Peralihan + 50.000).

Ketika akan mengurus proses Balik Nama, Anda sebaiknya mempersiapkan sejumlah berkas yang nantinya diserahkan kepada petugas, seperti surat permohonan Balik Nama yang telah ditandatangani oleh pembeli, Akta Jual Beli dari PPAT, Sertifikat Hak Atas Tanah, fotokopi KTP penjual dan pembeli, serta bukti lunas pembayaran PPh dan BPHTB. Proses Balik Nama ini biasanya akan memakan waktu 14 hari kerja.

Prosedur Pembuatan Sertifikat Tanah dari AJB

Ilustrasi: tanda tangan sertifikat (sumber: rumah123.com)

Ilustrasi: tanda tangan sertifikat (sumber: rumah123.com)

Saat ini, pemerintah sedang menggalakkan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) untuk mendorong masyarakat agar segera mengurus sertifikasi tanah yang mereka miliki. Nah, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/TR No. 12 tahun 2017, bagi masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tanah melalui program PTSL, memang harus memiliki AJB atau Akta Jual Beli.

Untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah ini, para pemohon wajib menyiapkan beberapa dokumen seperti berupa KTP atau Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau KK, salinan IMB atau fotokopi dokumen Izin Mendirikan Bangunan, SHGB atau Sertifikat Hak Guna Bangunan, SPPT PBB, dan surat pernyataan kepemilikan lahan. Jika pemohon akan mengurus tanah girik atau waris, maka beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan adalah AJB, berupa KTP, Kartu Keluarga atau KK, salinan girik yang dimiliki, dan surat keterangan dari kelurahan atau desa setempat.

Jika syarat-syarat tersebut sudah disiapkan, pemohon bisa langsung mendatangi Kantor BPN tempat lokasi tanah tersebut berada. Pemerintah sendiri menyarankan agar pemohon langsung mengurus pembuatan sertifikat tanah di BPN untuk menghindari terjadinya risiko pungutan liar atau pungli yang bisa sangat merugikan.

Di Kantor BPN, pemohon harus membeli formulir pendaftaran untuk mendaftarkan tanah mereka yang akan diurus sertifikatnya. Pemohon akan memperoleh map berwarna biru dan kuning. Setelah mendaftar, sebaiknya pemohon membuat janji dengan petugas survei dan ukur tanah untuk meninjau lokasi tanah yang akan dibuatkan sertifikat.

Jika semua proses dilakukan dengan baik, mulai dari pendaftaran hingga proses pengukuran tanah, pemohon akan mendapatkan surat ukur tanah. Surat tersebut nantinya bisa diserahkan untuk melengkapi dokumen sebelumnya yang sudah dipersiapkan. Kemudian, semua dokumen akan diproses sampai Kantor BPN mengeluarkan surat keputusan. Dalam hal ini, pemohon harus membayar BPHTB sambil menunggu terbitnya sertifikat tanah yang asli.

Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah

Ilustrasi: sertifikat tanah (sumber: rumah.com)

Ilustrasi: sertifikat tanah (sumber: rumah.com)

Dalam program PTSL, pemerintah menggratiskan biaya pengurusan sertifikat tanah. Namun, pemohon akan dikenakan biaya sebesar Rp150.000 (berlaku untuk Pulau Jawa dan Bali) per bidang tanah di tingkat desa, yang ditujukan untuk aparat desa, biaya warkah, dan juga biaya materai. Ketentuan ini berdasarkan surat kerja sama tiga menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kementerian Desa, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang. Berikut rincian biaya dalam mengurus sertifikat tanah berdasarkan keputusan bersama tiga menteri.

KategoriNama ProvinsiBiaya Jasa
IPapua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara BaratRp450.000
IIKep. Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara BaratRp350.000
IIIGorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan,  Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan TimurRp250.000
IVRiau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan SelatanRp200.000
VJawa dan BaliRp150.000

Meski demikian, pemohon yang dinilai mampu, tetap akan dibebankan pajak BPHTB sesuai dengan ketentuannya. Sementara, bagi warga yang dianggap kurang mampu, biaya BPHTB akan dibebankan kemudian. Maksudnya, kewajiban membayar BPHTB bagi warga yang kurang mampu bisa dilakukan pada kemudian hari.

Misalnya, jika tanah yang akan dibuatkan sertifikat adalah tanah objek warisan, dengan luas tanah 1.000 meter persegi dan NJOP sebesar Rp1.000.000 per meter, maka NPOP adalah 1.000 dikalikan Rp1.000.000 yaitu sebesar Rp1.000.000.000 (sama dengan NJOP total). Sementara, NJOPTKP waris untuk wilayah DKI Jakarta sebesar Rp350.000.000. Dengan data tersebut, maka besaran BPHTB yang wajib dibayarkan adalah 5% x (NPOP – NPOTKP) = 5% x (Rp1.000.000.000 – Rp350.000.000) = Rp32.500.000.

Jika mengacu pada aturan sebelumnya, dengan tanah seluas 1.000 meter persegi, maka biaya pengukuran dipatok Rp340.000, sedangkan biaya panitia sebesar Rp390.000. Ditambah dengan biaya pendaftaran sebesar Rp50.000, maka total biaya pembuatan sertifikat tanah warisan adalah Rp780.000 untuk wilayah DKI Jakarta.

[Update: Dian]

Baca juga  Update Beberapa Pilihan Cara Belanja di Website Amazon Tanpa Menggunakan Kartu Kredit
loading...
author
Sudah lama lulus dari S-1 di kampus PTN ternama. Penyuka musik dan sedikit audiophile.

Leave a reply "Update Proses dan Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah dari AJB (Akta Jual Beli)"