Peraturan Batasan Renovasi yang Boleh Dilakukan pada Rumah Subsidi

Masyarakat Indonesia kini mendapat kemudahan untuk memiliki atau impiannya lewat kredit pemilikan rumah () subsidi yang ditawarkan oleh sejumlah pembiayaan. Rumah bersubsidi tersebut dijual dengan harga yang relatif murah dibandingkan harga pasaran, sehingga cukup meringankan beban masyarakat yang hingga kini masih belum mempunyai tempat tinggal sendiri. Berikut informasi lengkap seputar ketentuan KPR rumah subsidi dan juga batasan atau aspek-aspek yang tidak boleh diubah pada rumah subsidi.

& Ketentuan Pengajuan KPR Subsidi

Rumah-rumah tapak bersubsidi (sumber: nusantara.news)

Rumah-rumah tapak bersubsidi (sumber: nusantara.news)

Setiap bank yang menyediakan layanan KPR bersubsidi biasanya memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda-beda untuk setiap pengajuan. Sebagai contoh, berikut kami paparkan syarat dan ketentuan permohonan KPR subsidi dari BTN.

  • WNI berusia 21 tahun atau telah menikah.
  • Usia pemohon tidak melebihi 65 tahun pada saat kredit jatuh tempo. Khusus peserta ASABRI yang mendapatkan rekomendasi dari YKPP, usia pemohon sampai dengan 80 tahun pada saat kredit jatuh tempo.
  • Pemohon maupun pasangan (suami/istri) tidak memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah. Dikecualikan 2 kali untuk TNI/Polri/PNS yang pindah tugas.
  • Gaji/penghasilan pokok tidak melebihi Rp 4 juta untuk Rumah Sejahtera Tapak atau Rp 7 juta untuk Rumah Sejahtera Susun.
  • Memiliki e-KTP dan terdaftar di Dukcapil.
  • Memiliki NPWP dan SPT Tahunan PPh orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku
  • Pengembang wajib terdaftar di Kementerian PUPR.
  • Spesifikasi rumah sesuai dengan pemerintah.

Persyaratan KPR Subsidi

  • Formulir Pengajuan Kredit dilengkapi pas foto terbaru Pemohon & Pasangan (bagi yang sudah menikah)
  • Fotokopi e-KTP/Kartu identitas
  • Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
  • Fotokopi Surat Nikah/Cerai
  • Dokumen penghasilan untuk pegawai (Slip gaji terakhir/Surat Keterangan Penghasilan dan fotokopi SK Pengangkatan Pegawai Tetap/Surat Keterangan Kerja [apabila pemohon bekerja di instansi]); untuk wiraswasta (SIUP, TDP, dan Laporan/Catatan Keuangan 3 bulan terakhir); dan untuk pekerja mandiri (fotokopi izin praktik)
  • Rekening koran 3 bulan terakhir
  • Fotokopi NPWP/SPT PPh 21
  • Surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani pemohon di atas meterai dan diketahui oleh pimpinan instansi tempat bekerja atau kepala desa/lurah setempat untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap
  • Surat pernyataan tidak memiliki rumah yang diketahui instansi tempat bekerja/lurah tempat KTP diterbitkan
  • Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat apabila tidak bertempat tinggal sesuai KTP
  • Surat keterangan Pindah Tugas untuk TNI/Polri/PNS yang mengajukan KPR BTN Subsidi kedua

Hak, Kewajiban, dan Larangan dalam KPR Subsidi

Ilustrasi: pengajuan KPR rumah subsidi (instagram: @purilanddevelopment)

Ilustrasi: pengajuan KPR rumah subsidi (instagram: @purilanddevelopment)

Dilansir dari Rumah.com, dalam proses kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi ada sejumlah hak, kewajiban, dan larangan yang perlu diperhatikan oleh para pemohon KPR agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Berikut ulasan lengkapnya.

Hak Debitur

  1. Menerima kemudahan perolehan rumah melalui KPR subsidi dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, apabila memenuhi kriteria kelompok sasaran KPR subsidi.
  2. Bebas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.
  3. Rumah sejahtera yang dibiayai oleh KPR subsidi dalam kondisi siap huni sesuai dengan ketentuan KPR subsidi yang berlaku.

Kewajiban Debitur

  1. Membayar angsuran KPR subsidi secara tertib dan tepat waktu hingga jangka waktu kredit selesai atau lunas.
  2. Menggunakan sendiri dan menghuni rumah subsidi sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah serah terima rumah.
  3. Memelihara rumah subsidi dengan baik.
  4. Mengembalikan bantuan FLPP kepada Pusat Pengelola Dana Dan Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan KPR subsidi.
  5. Tidak akan menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikan rumah dengan bentuk perbuatan hukum apapun, kecuali dalam kondisi debitur meninggal dunia (pewarisan), penghunian telah melampaui 5 (lima) tahun untuk rumah subsidi, atau pindah tempat tinggal akibat peningkatan sosial ekonomi.

Larangan

  1. Membayar angsuran melewati batas waktu yang ditentukan (menunggak angsuran).
  2. Memberikan keterangan, pernyataan, dokumen yang tidak benar dan/atau palsu dalam pengajuan KPR Subsidi.
  3. Menelantarkan rumah yang telah dibeli dengan KPR subsidi atau tidak menghuni rumah tersebut selama 1 (satu) tahun berturut-turut, setelah rumah diserahkan kepada debitur oleh pengembang/developer.
  4. Menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikan rumah kepada pihak lain.

Batasan Renovasi Rumah Subsidi

Ilustrasi: renovasi rumah subsidi (sumber: renovasisolo.com)

Ilustrasi: renovasi rumah subsidi (sumber: renovasisolo.com)

Berbeda dengan rumah komersil pada umumnya, renovasi KPR rumah subsidi sudah ada aturan dan ketentuannya yang harus Anda patuhi. Khusus rumah bersubsidi, renovasi bisa dilakukan apabila debitur telah menjalani kredit 5 tahun ke atas. Namun bila debitur ingin merenovasi rumah subsidi sebelum waktu kredit masuk 5 tahun, maka debitur hanya diperbolehkan untuk menambah dapur dan membuat pagar.

Apabila belum memasuki batas waktu kredit 5 tahun, Anda tidak boleh melakukan renovasi dengan mengubah bentuk depan rumah atau dibuat bertingkat. Akan tetapi Anda masih boleh menambahkan aksesori seperti canopi atau lainnya di bagian depan rumah. Renovasi pun diizinkan asalkan kewajiban debitur membayar angsuran juga lancar. Jika peraturan renovasi ini dilanggar, maka sanksinya adalah mekanisme subsidi akan dicabut.

Selain itu, proses renovasi rumah subsidi juga biasanya perlu dilaporkan pada bank pembiayaan sesuai aturan. Pasalnya, apabila kemudian hari ada hal yang tidak diinginkan maka pihak bank hanya akan membayar asuransi sesuai tipe rumah saat akad kredit dilakukan, bukan saat ini. Jika dilaporkan, maka asuransi dapat mengcover penuh biayanya apabila ada suatu hal yang tak diinginkan di kemudian hari. asuransi pun akan disesuaikan dengan kondisi rumah sesudah direnovasi.

Baca juga  Info Lengkap Biaya Bulanan & Tarif Sewa Apartemen di Jakarta
loading...
author
Pengamat produk dan harga komoditas. Saat ini tinggal di Kota Malang.

Leave a reply "Peraturan Batasan Renovasi yang Boleh Dilakukan pada Rumah Subsidi"