Peraturan Batasan Renovasi yang Boleh Dilakukan pada Rumah Subsidi Terkini

Masyarakat Indonesia kini mendapat kemudahan untuk memiliki rumah atau tempat tinggal impiannya lewat kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi yang ditawarkan oleh sejumlah bank pembiayaan. Rumah bersubsidi tersebut dijual dengan yang relatif murah dibandingkan pasaran. Berikut informasi lengkap seputar ketentuan KPR rumah subsidi dan juga batasan atau aspek-aspek yang tidak boleh diubah pada rumah subsidi.

Setiap bank yang menyediakan layanan KPR bersubsidi biasanya memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda-beda untuk setiap pengajuan. Sebagai contoh, berikut kami paparkan syarat dan ketentuan permohonan KPR subsidi dari yang ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga yang diklaim rendah dan cicilan ringan.

Rumah-rumah tapak bersubsidi (sumber: nusantara.news)

Rumah-rumah tapak bersubsidi (sumber: nusantara.news)

Syarat & Ketentuan Pengajuan KPR Subsidi

  • WNI berusia 21 tahun atau telah menikah.
  • Usia pemohon tidak melebihi 65 tahun pada saat kredit jatuh tempo. Khusus peserta ASABRI yang mendapatkan rekomendasi dari YKPP, usia pemohon sampai dengan 80 tahun pada saat kredit jatuh tempo.
  • Pemohon maupun pasangan (suami/istri) tidak memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah. Dikecualikan 2 kali untuk TNI/Polri/PNS yang pindah tugas.
  • Gaji/penghasilan pokok tidak melebihi Rp4 juta untuk Rumah Sejahtera Tapak atau Rp7 juta untuk Rumah Sejahtera Susun.
  • Memiliki e-KTP dan terdaftar di Dukcapil.
  • Memiliki NPWP dan SPT Tahunan PPh orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku
  • Pengembang wajib terdaftar di Kementerian PUPR.
  • Spesifikasi rumah sesuai dengan peraturan pemerintah.
Baca juga  Info Terkini Harga dan Biaya Bangun Rumah Type 21

Dokumen Persyaratan KPR Subsidi

  • Pengajuan Kredit dilengkapi pas foto Pemohon & Pasangan (bagi yang sudah menikah).
  • Fotokopi e-KTP/Kartu identitas.
  • Fotokopi Kartu (KK).
  • Fotokopi Surat Nikah/Cerai.
  • Dokumen penghasilan untuk pegawai (Slip gaji terakhir/Surat Keterangan Penghasilan dan fotokopi SK Pengangkatan Pegawai Tetap/Surat Keterangan Kerja [apabila pemohon bekerja di instansi]); untuk wiraswasta (SIUP, TDP, dan Laporan/Catatan Keuangan 3 bulan terakhir); dan untuk pekerja mandiri (fotokopi izin praktik).
  • Rekening koran 3 bulan terakhir.
  • Fotokopi NPWP/SPT PPh 21.
  • Surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani pemohon di atas meterai dan diketahui oleh pimpinan instansi tempat bekerja atau kepala desa/lurah setempat untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap.
  • Surat pernyataan tidak memiliki rumah yang diketahui instansi tempat bekerja/lurah tempat KTP diterbitkan.
  • Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat apabila tidak bertempat tinggal sesuai KTP.
  • Surat keterangan Pindah Tugas untuk TNI/Polri/PNS yang mengajukan KPR BTN Subsidi kedua.

Dilansir dari Rumah.com, dalam kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi, ada sejumlah hak, kewajiban, dan larangan yang perlu diperhatikan oleh para pemohon KPR atau debitur agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Berikut rincian lengkap hak, kewajiban, dan larangan pemohon KPR subsidi.

Ilustrasi: pengajuan KPR rumah subsidi (instagram: @purilanddevelopment)

Ilustrasi: pengajuan KPR rumah subsidi (instagram: @purilanddevelopment)

Hak Debitur KPR SubsidiĀ 

  • Menerima kemudahan perolehan rumah melalui fasilitas KPR subsidi dari Pusat Pengelolaan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, apabila memenuhi kriteria kelompok sasaran KPR subsidi.
  • Bebas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.
  • Rumah sejahtera yang dibiayai oleh KPR subsidi dalam kondisi siap huni sesuai dengan ketentuan KPR subsidi yang berlaku.
Baca juga  Update Biaya Bangun dan Harga Rumah Minimalis Type 45

Kewajiban Debitur KPR SubsidiĀ 

  • Membayar angsuran KPR subsidi secara tertib dan tepat waktu hingga jangka waktu kredit selesai atau lunas.
  • Menggunakan sendiri dan menghuni rumah subsidi sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah serah terima rumah.
  • Memelihara rumah subsidi dengan baik.
  • Mengembalikan bantuan FLPP kepada Pusat Pengelola Dana Dan Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan KPR subsidi.
  • Tidak akan menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikan rumah dengan bentuk perbuatan hukum apapun, kecuali dalam kondisi debitur meninggal dunia (pewarisan), penghunian telah melampaui 5 (lima) tahun untuk rumah subsidi, atau pindah tempat tinggal akibat peningkatan sosial ekonomi.
Ilustrasi: renovasi rumah subsidi (sumber: renovasisolo.com)

Ilustrasi: renovasi rumah subsidi (sumber: renovasisolo.com)

Larangan Debitur KPR Subsidi

  • Membayar angsuran melewati batas waktu yang ditentukan (menunggak angsuran).
  • Memberikan keterangan, pernyataan, dokumen yang tidak benar dan/atau palsu dalam pengajuan KPR Subsidi.
  • Menelantarkan rumah yang telah dibeli dengan KPR subsidi atau tidak menghuni rumah tersebut selama 1 (satu) tahun berturut-turut, setelah rumah diserahkan kepada debitur oleh pengembang/developer.
  • Menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikan rumah kepada pihak lain.
Baca juga  Informasi Terbaru Harga Atap Bitumen Tegola (Berbagai Tipe)

Rumah subsidi umumnya memang memiliki bentuk yang sama, antara satu rumah dengan yang lain. Ini mungkin akan membuat pemilik rumah bosan sehingga ingin merenovasi rumah mereka. Renovasi rumah bersubsidi diperbolehkan dilakukan oleh para debitur, tetapi dengan beberapa batasan dan ketentuan yang harus dipenuhi.

Ketentuan dan Batasan Renovasi Rumah Subsidi

  • Rumah subsidi bisa direnovasi setelah debitur menjalani kredit lima tahun ke atas. Namun, jika debitur ingin melakukan renovasi sebelum waktu kredit lima tahun, hanya diperbolehkan untuk menambah dapur dan membuat pagar, serta tidak boleh merenovasi dengan mengubah bentuk depan atau membuat bangunan menjadi bertingkat.
  • Renovasi ekstrem, dengan membongkar semua bangunan awal, bahkan bertingkat, tidak diperkenankan karena tidak sesuai peruntukan rumah subsidi.
  • Proses renovasi rumah subsidi juga biasanya perlu dilaporkan pada bank pembiayaan sesuai aturan. Pasalnya, apabila kemudian hari ada hal yang tidak diinginkan, maka pihak bank hanya akan membayar asuransi sesuai tipe rumah saat akad kredit dilakukan, bukan saat ini. Jika dilaporkan, maka asuransi dapat menutup penuh biayanya apabila ada suatu hal yang tak diinginkan di kemudian hari.

Apabila ada debitur yang melanggar aturan tersebut, akan diberikan sanksi berupa pencabutan mekanisme subsidi yang telah diberikan oleh pemerintah. Pencabutan juga dilakukan bila pemohon menempati melebihi batasan yang ditetapkan, yakni maksimal 200 persegi. Jika subsidi dicabut, maka debitur bisa melunasi rumah mereka atau dikonversikan ke kredit dengan bunga komersil.

loading...
author
Pengamat produk dan harga komoditas. Saat ini tinggal di Kota Malang.

Leave a reply "Peraturan Batasan Renovasi yang Boleh Dilakukan pada Rumah Subsidi Terkini"