Tarif Pajak Progresif di Indonesia

No comment 1473 views

Orang bijak taat . Begitulah slogan yang didengungkan Dirjen kepada masyarakat agar sadar dan teratur membayar . Namun, di samping keteraturan membayar , Wajib juga sebaiknya mengerti istilah-istilah dan juga -tarif yang menjadi tanggung jawabnya untuk menghindari ketidakjelasan di kemudian hari, salah satunya tentang .

Pajak Progresif - autobild.co.id

Pajak Progresif - autobild.co.id

Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap tertentu setiap kali naik. Di Indonesia, pajak progresif ini diterapkan pada pajak penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak orang pribadi dan juga pajak kendaraan bermotor.

Untuk PPh sendiri, telah diatur dengan undang-undang dan memiliki beberapa macam, salah satunya PPh Pasal 21 atau PPh 21. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, , dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Baca juga  Daftar Harga dan Jenis Lipstik Sariayu, Mulai Dari Lip Gloss Hingga Duo Lip Colour

Peserta wajib pajak PPh 21 ialah orang yang dikenai pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh21 berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 Pasal 3 wajib pajak PPh 21. Secara garis besar, peserta wajib pajak ini terbagi menjadi enam kategori, yaitu pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun dan pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pegawai, serta peserta kegiatan.

Lalu, berapa besaran tarif PPh 21? Pada dasarnya, besaran tarif PPh 21 mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1), yaitu tarif yang digunakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 bersifat progresif, artinya semakin besar jumlah penghasilan, maka semakin tinggi pula tarifnya. Berikut rincian lengkap tarif PPh Pasal 21.

Ketentuan Tarif PPh
Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai Rp50.000.000 5 persen
Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000 sampai Rp250.000.000 15 persen
Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp250.000.000 sampai Rp500.000.000 25 persen
Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000 30 persen
Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP 20 persen lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP
Baca juga  Daftar Harga Menu Kopi di Excelso 2017

Selain dalam pajak penghasilan, pajak progresif juga berlaku pada kendaraan bermotor, sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan. Dalam menentukan pajak kendaraan bermotor ini, pajak progresif berlaku untuk kendaraan-kendaraan bermotor yang dimiliki dalam kurun waktu yang sama. Urutan progresif ditentukan dengan kuitansi jual dari pernyataan Wajib Pajak dengan nama atau alamat pemilik sama yang dibubuhi materai.

Pajak progresif pada kendaraan bermotor dibayar per tahun dan dihitung dengan mempertimbangkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Hasil perkalian NJKB dengan persentase tarif pajak kemudian dijumlahkan dengan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp150.000. Nilai NJKB dapat diketahui dengan rumus (PKB/2) x 100.

Nilai PKB untuk setiap kendaraan bermotor dapat dicek langsung di STNK. Sementara, untuk persentase besarnya pajak progresif yang dibayarkan adalah sebagai berikut.

Urutan Kepemilikan Kendaraan Persentase Tarif Pajak
Pertama 1,5 persen
Kedua 2 persen
Ketiga 2,5 persen
Keempat 4 persen
Baca juga  Info Harga Susu Bear Brand All Varian 2017

Namun, yang perlu diingat, pajak kendaraan bermotor adalah pajak daerah. Jadi, ada kemungkinan terdapat persentase tarif pajak di daerah yang berbeda.

loading...
author
Anak band yang gak suka nonton boyband. Sudah lama lulus dari S-1 di kampus PTN ternama. Pernah dipaksa baca berita infotainmen tiap hari sampai akhirnya memutuskan lebih suka info teknologi yang lebih sedikit gosip.

Leave a reply "Tarif Pajak Progresif di Indonesia"