Update Biaya Keanggotaan Kadin (Uang Pangkal dan Iuran Tahunan)

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (biasa disingkat Kadin) merupakan organisasi Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian, khususnya perdagangan. Sebagai sebuah perkumpulan , Kadin pun membuka kesempatan bagi industri atau yang ingin menjadi , dengan melakukan dan membayar sejumlah biaya keanggotaan.

Para anggota KADIN/Kamar Dagang Indonesia (sumber: seputarjakarta.com)

Para anggota KADIN/Kamar Dagang Indonesia (sumber: seputarjakarta.com)

Pembentukan organisasi Kadin Indonesia pertama kali dibentuk tanggal 24 September 1968 oleh Kadin Daerah Tingkat I atau Kadinda Tingkat I (sebutan untuk Kadin Provinsi pada waktu itu) yang ada di seluruh Indonesia atas prakarsa Kadin DKI Jakarta. Organisasi ini diakui pemerintah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1973.

Kemudian, dibentuk kembali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dalam Musyawarah Pengusaha Indonesia tanggal 24 September 1987 di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Kadin Indonesia. Kalai itu, Kadin bekerja sama dengan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan wakil-wakil Badan Usaha Milik Negara, didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri menetapkan bahwa seluruh pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha secara bersama-sama membentuk organisasi Kamar Dagang dan Industri sebagai wadah dan wahana pembinaan, komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi, dan advokasi pengusaha Indonesia.

Jika perusahaan ingin mendaftar menjadi anggota Kadin, bisa mengisi formulir pendaftaran yang dapat di-download di resmi Kadin Indonesia. Pendaftaran anggota bisa dilakukan secara online atau melalui Kadin kabupaten atau kota tempat domisili usaha.

Dokumen Persyaratan Pendaftaran Keanggotaan KADIN

  • Fotokopi izin usaha.
  • Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya.
  • Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Dinas Perdagangan.
  • Fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan dan NPWP.
  • Fotokopi neraca/laporan keuangan tahun buku terakhir.
  • Pasfoto warna ukuran 3 x 4 penanggung jawab perusahaan.
  • Dokumen pendukung lainnya.

Sementara, jika yang mendaftar adalah perorangan atau usaha dagang mikro, dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan adalah fotokopi surat keterangan domisili dan fotokopi surat keterangan dari instansi yang berwenang (minimal dari kecamatan).

Setelah resmi diterima, masing-masing anggota juga diwajibkan membayar biaya keanggotaan, yang biasanya terdiri dari uang pangkal dan iuran tahunan. Untuk uang pangkal Anggota Luar Biasa Kadin tingkat nasional, besaran yang harus dibayar adalah Rp5.000.000, sedangkan iuran Anggota Luar Biasa tingkat nasional minimal Rp2.400.000 per tahun.

Rapat pimpinan nasional Kadin Indonesia (sumber: infoterkini.news)

Rapat pimpinan nasional Kadin Indonesia (sumber: infoterkini.news)

Sementara itu, menurut informasi resmi dari situs milik Kadin Jakarta, diketahui ada penyesuaian biaya keanggotaan, yang terbagi menjadi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa. Berikut biaya keanggotaan di Kadin Jakarta.

Rincian Biaya Keanggotaan KADIN

Anggota UsahaBiaya (Rp)
Uang PangkalIuran Tahunan
Anggota BiasaKecil400.000300.000
Menengah750.0001.250.000
Besar1.000.0002.000.000
Besar PMDN1.200.0003.000.000
Besar PMA2.500.0005.500.000
Anggota Luar Biasa-1.200.0001.200.000

Keterangan:

  • Kecil: kemampuan/modal kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta – Rp500 juta.
  • Menengah: kemampuan/modal kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta – Rp10 miliar.
  • Besar: kemampuan/modal kekayaan bersih lebih dari Rp10 miliar.
  • Besar PMDN: penanaman modal dalam negeri.
  • Besar PMA: penanaman modal asing.

Jika dipantau di website resmi KADIN Pusat, saat ini belum ada regulasi terbaru sehingga tidak ada perubahan biaya keanggotaan. Namun, seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan calon Ketua KADIN tidak ditetapkan biaya pendaftaran (gratis). Dengan sejumlah ketentuan dan syarat yang berlaku meliputi:  setiap anggota harus terdaftar selama 3 tahun berturut turut sebagai anggota, keanggotaan dibuktikan dengan KTA – B Kadin, berpengalaman di kepengurusan Kadin atau organisasi dan dibuktikan dengan dokumen pendukung, serta posisinya sebagai komisaris, direktur, kepala kantor atau sebutan lainnya yang tertuang dalam akta atau surat keputusan. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan dengan regulasi terbaru selanjutnya besaran iuran atau biaya keanggotaan KADIN dapat berubah.

[Update: Ditta]

Baca juga  Update Biaya Tes Bebas Narkoba di Beberapa Kota di Indonesia
loading...
author
Sudah lama lulus dari S-1 di kampus PTN ternama. Penyuka musik dan sedikit audiophile.

Leave a reply "Update Biaya Keanggotaan Kadin (Uang Pangkal dan Iuran Tahunan)"