Serpong – Kabar baik datang dari dunia pendidikan. Universitas Padjajaran kabarnya akan menggratiskan biaya kuliah beberapa program studi di fakultas kedokteran mulai tahun akademis 2016/2017 ini. Adalah calon mahasiswa dari program S1 Pendidikan Dokter maupun Pendidikan Dokter Spesialis yang berkesempatan mendapatkan penawaran luar biasa tersebut.
Rektor Unpad, Dr. med. tri Hanggono Achmad menyatakan, langkah ini dilakukan karena berkaca pada ketersediaan tenaga dokter dan dokter spesialis di berbagai wilayah, khususnya Jawa Barat, yang dirasa masih kurang merata. Kebanyakan tenaga dokter maupun dokter spesialis masih terpusat di kota besar saja. Oleh karena itu, Unpad menjadi pelopor untuk membantu mendistribusikan tenaga dokter dan dokter spesialis ke seluruh wilayah Indonesia dan Jawa Barat.
“Kenyataannya, daerah-daerah itu memerlukan tenaga, jadi mereka siap untuk bisa memberikan biaya pendidikannya,” tutur Rektor Unpad saat menggelar jumpa pers di ruang Executive Lounge Unpad, Bandung, Senin (25/01).
Acara jumpa pers tersebut dihadiri pula oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad Dr. Arry Bainus, M.A., Direktur Pendidikan Unpad Prof. Dr. Budi Setiabudiawan, dr., Sp.A-K., M.Kes., Dekan Fakultas Kedokteran Unpad Dr. Yoni Fuadah Syukriani, dr., MSi., Sp.F., DFM, serta Direktur Tata Kelola dan Komunikasi Publik Unpad Dr. Soni A. Nulhaqim, S.Sos., M.Si.
Atas keputusan mulianya tersebut, Unpad langsung mendapat apresiasi dari Sekjen Kementerian Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Ainun Naim. Menurutnya, universitas lain di Indonesia dapat mencontoh upaya Unpad dalam meningkatkan jumlah dokter tersebut.
“Untuk membantu para mahasiswa yang punya kemampuan akademis, tetapi kurang mampu, bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi (pemprov) atau lembaga lainnya. Namun, dari Kemristekdikti sudah punya beasiswa Bidikmisi,” terang Ainun Naim ketika ditemui dalam acara Rakernas Kemristekdikti 2016 di Tangerang, beberapa waktu lalu.
Meski begitu, Ainun tak menampik kenyataan bahwa pihak universitas harus memiliki kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri menyangkut APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
“Karena ini terkait dengan pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam regulasi pendidikan tinggi masuk ke pemerintah pusat,” ucapnya.
Ainun mewakili Kemristekdikti, mendukung sepenuhnya agar Kemendagri memperbolehkan alokasi APBD untuk mengembangkan pembangunan di taraf perguruan tinggi. Namun Ia tak memaksa, sebab hal tersebut tetap menjadi keputusan final dari pemprov masing-masing.
“Pemda juga bisa memberikan kontribusi pada pembangunan pendidikan tinggi, termasuk dalam beasiswa, membangun infrastuktur, atau mengalokasikan tanah,” pungkasnya.
Fakultas Kedokteran Unpad akan mengalokasikan 250 calon mahasiswa baru untuk tahun akademis 2016/2017 melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN. Masing-masing jalur akan diberi kuota 125 calon mahasiswa. Mahasiswa yang lolos dari kedua jalur tersebut akan langsung mendapat potongan biaya kuliah sebesar 100% melalui beasiswa yang dikeluarkan pemerintah daerah maupun pihak swasta dari 27 Kota/Kabupaten di Jawa Barat.
