Info Nominal & Cara Bayar Denda Pasal 7 KUP

No comment157 views

Dalam urusan perpajakan, sudah seharusnya dibayar sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Bagi Wajib Badan, SPT Tahunan harus dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 30 April dalam Tahun . Apabila Anda terlambat melaporkan SPT Tahunan dari waktu yang ditetapkan, maka Anda akan dikenai sanksi berupa seperti yang diatur dalam Pasal 7 KUP.

Pasal 7 KUP adalah salah satu peraturan terkait sanksi pajak yang terdapat di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan (KUP). Dalam pasal 7 KUP mengatur tentang sanksi atau denda yang akan dikenakan pada wajib pajak apabila tidak memenuhi ketentuan maupun batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang telah ditetapkan dalam pasal 3 KUP.

Cara Bayar Denda Pasal KUP - drugcrime-law.com

Cara Bayar Denda Pasal KUP - drugcrime-law.com

Batas Waktu Penyampaian SPT Berdasarkan Pasal 3 Ayat 3 KUP

  1. Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
  2. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak.
  3. Untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak badan, paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak.

Besaran Denda Menurut Pasal 7 KUP

  • Denda senilai Rp500.000 untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  • Denda senilai Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya.
  • Denda senilai Rp1.000.000 untuk SPT Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak badan.
  • Denda senilai Rp100.000 untuk SPT PPh wajib pajak perorangan.

Kemudian pada Pasal 2 ayat 7 juga menjelaskan lebih rinci tentang Wajib Pajak (WP) yang memperoleh pengecualian maupun pembebasan terhadap denda yang tertera pada Pasal 7 KUP. Di samping itu, ayat 2 pada pasal yang sama juga mengatur lebih lanjut terkait Wajib Pajak yang mendapat pengecualian atau pembebasan terhadap denda tersebut. Berikut ketentuan pengecualiannya.

Ketentuan Pengecualian Denda Pasal 7 KUP

  • Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia.
  • Wajib pajak orang pribadi yang tak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
  • Wajib pajak orang pribadi yang berstatus warga negara asing yang sudah tidak tinggal di .
  • Badan usaha yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
  • Badan usaha asing yang tak lagi melakukan kegiatan usaha di Indonesia, tapi belum dibubarkan sesuai peraturan yang berlaku.
  • Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi.
  • Wajib pajak yang terkena bencana
  • Wajib pajak lain yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK ini mengacu pada PMK No. 186/PMK.03/2007. Kriteria wajib pajak lain yang ditentukan PMK untuk mendapat pengecualian denda Pasal 7 KUP antara lain: terkena kerusuhan massal; terkena musibah kebakaran; terkena musibah ledakan bom atau serangan terorisme; mengalami perang antar suku; mengalami kegagalan sistem komputer penerimaan negara atau perpajakan.

Apabila Anda termasuk Wajib Pajak yang terkenal denda Pasal 7 KUP, Anda bisa melakukan pembayaran denda secara . Berikut ini langkah-langkahnya seperti dilansir -pajak.

Membaca Surat Pernyataan Denda - kacamatainspirasiwanita.blogspot.com

Membaca Surat Pernyataan Denda - kacamatainspirasiwanita.blogspot.com

Cara Membayar Denda Pasal 7 KUP

  1. Buka website DJP Online atau bisa juga langsung ke halaman e-billing di situs sse2.pajak.go.id/default.
  2. Lihat di bagian Pajak, lalu pilih 411125-PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi atau Badan. Kemudian Anda akan diarahkan ke bagian setoran. Pada bagian ini Anda dapat memilih setoran 300-STP.
  3. Selanjutnya ubah Masa Pajak ke Januari dan isi dengan nilai yang sesuai dengan tahun pajak dan jumlah setoran. Jangan lupa juga untuk mengisi nomor ketetapan yang tercantum pada STP.
  4. Apabila Anda sudah mengikuti langkah-langkah tersebut, Anda dapat klik “simpan” untuk memperoleh kode e-billing. Berikutnya Anda dapat melakukan pembayaran lewat ATM, mobile banking, internet banking, bank persepsi yang ditunjuk, maupun Kantor Pos.

Agar tidak terkena denda sesuai yang diatur dalam Pasal 7 KUP, upayakan untuk melaporkan SPT tepat pada waktunya. Pasalnya, menurut Gustiawan (2007) untuk SPT yang tidak disampaikan (bukan terlambat) diancam sanksi pidana perpajakan sesuai dengan Pasal 38 (alpha) atau Pasal 39 (sengaja). Denda administrasi di atas dikenakan dengan maksud kepentingan tertib administrasi perpajakan dan untuk menjaga disiplin wajib pajak.

Referensi:

Baca juga  Update Harga Atap Alderon per Meter (Alderon Twinwall & Alderon RS)

Gustiawan S, Uwon. 2007. Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Dilengkapi dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pengadilan Pajak. Sumaryo P, Arita L, editor. Jakarta (ID): PT Grasindo.

loading...
author
Pengamat produk dan harga komoditas. Saat ini tinggal di Kota Malang.

Leave a reply "Info Nominal & Cara Bayar Denda Pasal 7 KUP"