Pengertian dan Info Terbaru Aturan Biaya Entertainment

Anda seorang atau memiliki jabatan penting di suatu perusahaan? Jika iya, Anda pastinya sudah tidak asing ketika melakukan kemitraan dengan perusahaan milik orang lain. Kemitraan ini umumnya bertujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, selain juga menaikkan pamor perusahaan di mata masyarakat. Nah, agar relasi bisnis berjalan mulus, tidak jarang jika perusahaan menganggarkan biaya entertainment untuk rekan kerja mereka.

Ilustrasi: biaya entertainment (sumber: lvbwcpa.com)
Ilustrasi: biaya entertainment (sumber: lvbwcpa.com)

Pengertian Biaya Entertainment

Seperti dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, entertainment bisa diartikan hiburan untuk menyenangkan hati, maka diperlukan berbagai usaha guna memberikan treatment kepada rekan bisnis, seperti jamuan makan, minum, menonton, karaoke, dan kegiatan lainnya. Nah, biaya entertainment adalah biaya yang digunakan untuk menjamu relasi.[1] Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan hiburan ini seringkali dengan yang tidak kecil.

Bacaan Lainnya

Biaya tersebut bukan merupakan uang suap, atau kategori uang haram, tetapi ini merupakan biaya yang dikeluarkan dalam kondisi normal dalam aktivitas usaha perusahaan. Biaya entertainment bersifat terbuka, dan dalam sudut pandang peraturan perpajakan, biaya tersebut mencakup biaya yang dikeluarkan untuk jamuan maupun representasi, hiburan, dan fasilitas lainnya.

Aturan Biaya Entertainment

Istilah ‘entertainment’ sebenarnya tidak pernah ditemukan di dalam UU Pajak Penghasilan. Namun, terkait pengaruhnya dalam perpajakan, telah diatur sejak tahun 1986 melalui surat edaran, yaitu SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986 tentang biaya entertainment dan sejenisnya. Dasar penerbitan surat edaran ini adalah untuk memenuhi dahaga Wajib Pajak yang selalu mempertanyakan terkait benefit in kind yang dikeluarkan pengusaha dalam rangka memberikan jamuan.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan 1986 Pasal 6 ayat (1) huruf a, biaya entertainment pada dasarnya bisa menjadi pengurang penghasilan bruto jika dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta dapat dibuktikan kebenarannya. Dibuktikan kebenarannya berarti Wajib Pajak harus bisa benar-benar menunjukkan bahwa biaya-biaya tersebut memang telah dikeluarkan (formal) dan ada hubungannya dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan (material).

Untuk mengurangkan biaya-biaya tersebut dari penghasilan bruto, maka Wajib Pajak harus melampirkan daftar nominatif pada Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan. Daftar normatif dalam lampiran Surat Pemberitahuan PPh Badan atau Orang Pribadi biasanya berisi sebagai berikut.

Daftar Normatif Biaya Entertainment

Ilustrasi: Biaya Entertainment (sumber: moneycrashers)
  • Nomor urut.
  • Tanggal entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan kepada rekan bisnis.
  • Nama tempat, alamat, jenis, dan jumlah (dalam rupiah) entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan kepada rekan bisnis.
  • Relasi usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut di atas, yang berisi nama, posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha.

Dengan adanya ketentuan ini, maka Wajib Pajak, baik yang berupa badan maupun perorangan, harus lebih tertib dalam mengelola pengeluaran yang berhubungan dengan biaya entertainment yang nyata-nyata tidak ditagih untuk tetap bisa diakui sebagai biaya yang diperkenankan menjadi pengurang penghasilan bruto.

Besaran Biaya Entertainment

seringkali melakukan koreksi fiskal positif atas biaya entertainment dalam laporan keuangan fiskalnya, sehingga mereka akan membayar pajak 30% lebih besar dari biaya total entertainment yang dikoreksi positif. Perusahaan dapat mengurangi beban pajak dengan membuat daftar nominatif dan melampirkannya dalam SPT PPh Badan, dan menyimpan bukti pendukung pengeluaran entertainment tersebut, sehingga akan menghemat pajak sebesar 30% dari biaya entertainment yang boleh dikurangkan.

Terkadang, membebankan juga pemberian uang tips, dokumen atau izin, dan jamuan pemimpin proyek ke dalam biaya entertainment atau biaya lain-lain, sedangkan daftar nominatifnya tidak dapat dibuat. Sebagai konsekuensi, biaya entertainment yang tidak didukung daftar nominatif harus dikoreksi ketika menghitung PPh Badan pada akhir tahun. Perusahaan dapat reklasifikasi biaya tersebut ke dalam pemberian honor atau imbalan kepada pihak ketiga untuk menghemat PPh.

Pada tahun 2021 lalu, lampiran para wajib pajak yang mengurangkan biaya dari penghasilan bruto-nya diharuskan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 02/PMK. 03/2010. Terdapat pada Pasal 2 yang menyatakan, besarnya biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari biaya periklanan di semua media baik cetak dan elektronik, biaya pameran produk, biaya pengenalan produk baru, dan biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.

Lalu, bagaimana dengan saat ini? Mengutip situs resmi Kementerian Keuangan, ternyata aturan biaya entertainment masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK. 03/2010. Selain Pasal 2 yang disinggung di atas, juga tidak boleh dilupakan Pasal 3 yang mengatur biaya yang tidak termasuk biaya promosi, antara lain pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi, serta biaya promosi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat final.

[1] Pramono, Djoko. 2021. Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan SMK/MAK Kelas XII. Program Keahlian Manajemen Perkantoran. Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran (Edisi Revisi). Jakarta: Penerbit Andi, hlm. 2.

Pos terkait