Info Syarat & Biaya Pengurusan Sertifikasi Halal MUI

Sertifikat adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat  MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Ilustrasi: sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (sumber: ayocirebon.com)

Ilustrasi: sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (sumber: ayocirebon.com)

Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengonsumsinya. Kesinambungan produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH). Sertifikat SJH sendiri memiliki masa berlaku selama 4 tahun. Berikut informasi lengkap mengenai syarat dan sertifikasi halal MUI.

Alur Pendaftaran Sertifikasi Halal MUI

  1. Mengajukan pendaftaran sertifikasi halal secara online sekaligus mengisi company profile di situs e-lppommui.org.
  2. Mengisi data pendaftaran, status sertifikasi (baru/pengembangan/perpanjangan), data Sertifikat Halal, status SJH (Sistem Jaminan Halal) jika ada, dan kelompok produk.
  3. Melakukan pembayaran pendaftaran serta biaya akad sertifikasi halal melalui Bendahara LPPOM MUI di email [email protected] yang meliputi honor audit, biaya sertifikat halal, biaya penilaian implementasi SJH, dan biaya publikasi majalah Jurnal Halal.
  4. Mengisi persyaratan pendaftaran serta yang Anda geluti, seperti manual SJH, diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan dan dokumen bahan yang digunakan, serta data matrix produk.
  5. Jika semua dokumen sudah diisi, Anda dapat beralih ke tahap pemeriksaan kecukupan dokumen.
  6. Selesai dan sertifikat halal dapat Anda unduh di menu download SH.

Syarat Pengurusan Sertifikat Halal

Pemilik produk berhasil mendapatkan sertifikat halal MUI (sumber: homediarymagazine.com)

Pemilik produk berhasil mendapatkan sertifikat halal MUI (sumber: homediarymagazine.com)

Persyaratan dalam pengurusan sertifikat halal biasanya dibedakan berdasarkan jenis usahanya, apakah industri pengolahan, restoran, rumah potong hewan, atau catering. Sebagai contoh, berikut kami rangkum syarat pembuatan sertifikat halal untuk restoran.

  • Administrasi Formulir Rp 150.000 (Dalam Negeri) Rp 200.000 (Luar Negeri)
  • Pasfoto ukuran 3x4 2 Lembar, Pemilik
  • Fotokopi KTP 1 Lembar, Pemilik
  • Fotokopi KTP 1 Lembar, Karyawan (Internal Auditor)
  • Lampiran Daftar Menu
  • Lampiran Bahan Baku (dalam kemasan)
  • Fotokopi Pembelian Sertifikat Halal Ayam & Daging yang masih berlaku
  • Daftar Bahan Baku untuk Seluruh Menu
  • Matriks Bahan untuk Setiap Menu
  • Fotokopi Sertifikat Halal produk yang lama (untuk sertifikasi pengembangan/perpanjangan)
  • Manual SJH untuk perusahaan baru atau Revisi Manual SJH untuk perusahaan yang telah memiliki Sertifikat Halal (jika ada)
  • Fotokopi status SJH atau Sertifikat SJH (untuk perusahaan yang telah memiliki Sertifikat Halal)
  • Peta lokasi dapur/gerai (untuk dapur/gerai baru)
  • Daftar alamat-alamat dapur, gerai, dan gudang (milik sendiri/sewa)
  • Daftar produk konsinyasi (jika ada)
  • Fotokopi Sertifikat halal atau komposisi bahan pada produk konsinyasi yang dibuat oleh produsen (jika ada)
  • Profil perusahaan (untuk perusahaan baru)
  • Surat Depkes
  • NPWP
  • Domisili

Persyaratan Bahan dalam Sertifikasi Halal

  • Semua bahan (bahan baku, bahan pembantu dan bahan penolong) yang digunakan harus memenuhi standar halal bahan
  • Bahan yang berupa intermediet atau raw product tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan babi atau turunannya sebagai salah satu bahannya
  • Perusahaan yang menerapkan pengkodean bahan atau produk harus ┬ádapat menjamin traceability (bahan, produsen, status halal). Pengkodean juga harus menjamin bahan dengan kode sama berstatus halal sama.

Standar Bahan untuk Sertifikasi Halal

Ilustrasi: bahan makanan halal (sumber: forbil.org)

Ilustrasi: bahan makanan halal (sumber: forbil.org)

  • Tidak mengandung babi atau turunan babi
  • Tidak mengandung minuman beralkohol (khamar) dan turunannya
  • Semua bahan dari hewan (bukan ikan/hewan yang hidup di air) harus dari hewan halal dan disembelih sesuai aturan Islam (dibuktikan dengan sertifikat halal MUI atau dari lembaga yang diakui MUI)
  • Tidak mengandung bahan haram seperti bangkai, darah dan bagian dari tubuh manusia

Biaya Pembuatan Sertifikasi Halal

Untuk mengetahui berapa besaran biaya pengurusan sertifikat halal MUI, maka sang pemilik usaha biasanya disarankan untuk menanyakan langsung ke pihak bendahara LPPOM MUI lewat email [email protected] dengan mencantumkan informasi detail mengenai jenis, jumlah, dan lokasi produk diproduksi. Tetapi, sebagai gambaran, berikut kami rangkum biaya sertifikasi halal di LPPOM MUI Kepulauan Riau (Kepri).

  • Level A atau industri besar (jumlah karyawan di atas 20 orang) dikenai biaya sertifikat antara Rp 2.000.000 hingga Rp 3.500.000, di luar biaya auditor, registrasi, majalah jurnal, dan biaya pelatihan.
  • Level B atau industri kecil (jumlah karyawan antara 10-20 orang) dikenai biaya pembuatan sertifikat berkisar Rp 1.500.000 hingga Rp 2.000.000, di luar biaya auditor, registrasi, majalah jurnal, dan biaya pelatihan.
  • Level C atau industri mikro atau rumah tangga (jumlah karyawan kurang dari 10 orang) dikenai biaya sertifikat Rp 1.000.000, di luar biaya auditor, registrasi, majalah jurnal, dan biaya pelatihan.

Sebagai informasi, kategori atau level pembiayaan sertifikat halal MUI didasarkan pada jumlah karyawan, kapasitas produksi, dan omzet perusahaan. Apabila perusahaan memiliki outlet, maka akan dikenai biaya tambahan sebesar Rp 200.000 per outlet. Kemudian bila ada penambahan produk atau pengembangan usaha, maka akan dikenai biaya tambahan sebesar Rp 150.000 per produk untuk level A, Rp 100.000 per produk untuk level B, dan Rp 50.000 per produk untuk level C.

Bagi perusahaan yang mengajukan pembuatan sertifikasi halal baru maupun mengurus perpanjangan sertifikat juga diharuskan mengikuti pelatihan SJH yang dilaksanakan selama 2 hari dengan biaya sebesar Rp 1.200.000 per orang untuk perusahaan atau Rp 500.000 per orang untuk UKM. Namun tak perlu khawatir, sebab bagi usaha kecil atau industri rumah tangga yang tidak mampu melakukan pembiayaan, LPPOM MUI memiliki kebijakan tersendiri untuk subsidi pembiayaan. Ketentuan ini dilaksanakan dengan syarat tertentu. Adapun penetapan pembiayaan mengacu pada ketentuan SK 02/Dir LPPOMMUI/I/13.

Baca juga  Update Harga Tabung Gas LPG 12 Kg Kosong (Baru dan Bekas)
loading...
author
Pengamat produk dan harga komoditas. Saat ini tinggal di Kota Malang.

Leave a reply "Info Syarat & Biaya Pengurusan Sertifikasi Halal MUI"