Tarif BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Terbaru

Dalam jual-beli atau , Anda tentu pernah mendengar tentang BPHTB. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan BPHTB? BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas dan Bangunan merupakan pajak yang dibebankan kepada pribadi atau badan yang mendapat perolehan hak atas dan atau bangunan dari suatu perbuatan atau peristiwa .

Tarif BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Terbaru

Ilustrasi: kosong di dekat pemukiman warga (sumber: pontas.id)

Awalnya, BPHTB ditarik sebesar 5 persen. Namun, mulai 8 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34/2016 tentang PPh final atas penjualan tanah dan bangunan yang berlaku satu bulan sejak PP tersebut ditandatangani, yakni 9 September 2016. Lewat peraturan yang termasuk paket kebijakan ekonomi jilid XI tersebut, Presiden Jokowi juga meminta seluruh gubernur, bupati, dan walikota untuk mengubah Peraturan Daerah (Perda) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dari 5 persen menjadi maksimal 1 persen.

Berikut besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terbaru berdasar PP No. 34 tahun 2016 tentang Tarif Baru Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan.

  • 2,5% (dua koma lima persen) dari bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
  • 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
  • 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi untuk kepentingan umum.

Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan dari perjanjian pengikatan atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya sebagaimana dimaksud berdasarkan tarif dari jumlah bruto, yaitu:

  • Nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui pengalihan yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, atau
  • Nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui pengalihan yang dipengaruhi hubungan istimewa.
BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) - infoblitar.com

BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) - infoblitar.com

Sayangnya, hingga dua tahun sejak keputusan tersebut ditetapkan, penurunan tarif BPHTB ini belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh oleh pemerintah daerah. Namun ada beberapa daerah yang telah melakukan pengurangan tarif baru BPHTB, misalnya saja DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Riau, meskipun masih belum semua. 

Beberapa analis menuturkan, yang salah dari implementasi pengurangan tarif BPHTB, terutama khusus DIRE (Dana Investasi Real Estate), adalah pemahaman yang belum sama antara pemerintah pusat dan daerah. Mayoritas pemerintah daerah takut kehilangan pendapatan dengan adanya penurunan tarif BPHTB ini.

Menurut kabar terbaru, pemerintah pusat sedang menyiapkan payung hukum setingkat Peraturan Presiden agar paket kebijakan ekonomi jilid XI tersebut bisa berjalan di lapangan. Peraturan ini nantinya berisi insentif bagi daerah yang menjalankan penurunan BPHTB dari 5% menjadi maksimal 1% bagi tanah dan bangunan yang menjadi aset DIRE.

Baca juga  Info Terbaru Keuntungan OVO dan Biaya Pendaftarannya
loading...
author
Pengamat produk dan harga komoditas. Saat ini tinggal di Kota Malang.
  1. author

    Johan2 tahun ago

    Bulan ini oktober 2017
    Saya tanya ke UPPD kok masih 5% ya BPHTBnya .. tidak 2.5% spt yang dikatakan di atas

    Terimakasih

    Reply
    • author

      redaktur2 tahun ago

      Peraturan Pemerintah tentang itu pelaksanaannya memang harus melalui perubahan Perda di daerah masing-masing.
      Mungkin memang peraturan BPHTB di daerah bapak belum mengadopsi PP tersebut.

  2. author

    tigor2 tahun ago

    Yang 2.5persen bukan lah BPHTB namun PPH atas penjualan tanah dan bangunan yaitu pajak penjual. Kalau pajak pembeli (BPHTB) tetap 5 persen dari NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK KENA PAJAK (NPOPKP). JANGAN SALAH KAPRAH

    Reply
  3. author

    Kaminoto2 tahun ago

    Di daerah saya untuk BPHTP harga perolehan dikurangi stimulus 60jt dikalikan 5 persen. Contoh 130.000.000 – 60.000.000 = 70.000.000 x 5 persen = 3.500.000. Apakah dengan peraturan baru dngn tarif 2.5 persen peberapanya masih dikurangi stumulus 60jt tdi

    Reply
  4. author

    aku miracle2 tahun ago

    Kok perhitungannya dr bruto ya..bukan dr njop-njoptkp

    Reply
    • author

      redaktur2 tahun ago

      Dasarnya memang dari nilai transaksi yang terjadi.

  5. author

    dadang2 tahun ago

    masih di 5% jadi tidak merata aturannya

    Reply
  6. author

    Yandi Brata1 tahun ago

    Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34/2016 bukan mengacu pada UU PPH ya? kalau terkait BPHTB dia mempunyai undang-undang sendiri, jadi apabila ingin mengubah nilai BPHTB bukan harus diubah dulu UU BPHTB nya? tidak dapat melalui Perda. karena akan bertentangan dengan peraturan di atasnya.

    Reply
  7. author

    Kaka1 tahun ago

    Itu tarif pajak penjual om yg 2,5% atau pph.. kl bphtb atau pajak pembeli itu masih 5% atau 1% sesuai ketentuan tertentu..

    Reply
  8. author

    purbo10 bulan ago

    Perlu digaris bawahi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34/2016 tentang PPh final atas penjualan tanah dan bangunan diatas adalah mengatur tentang TARIF DASAR PPH FINAL sudah sangat jelas sekali tertulis itu menyangkut PPH Final.
    Sementara pada tanggal 1 januari 2011 BPHTB sudah resmi menjadi Pajak Daerah (sumber wikipedia) bukan lagi bagian dari PPH Final

    Reply
    • author

      redaktur10 bulan ago

      Terimakasih atas koreksinya pak Purbo 🙂

Leave a reply "Tarif BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Terbaru"